TugasSoftskillPerekonomian
Indonesia
Kondisi Perekonomian Indonesia 5 Tahun
Yang Lalu
(MASA
PEMERINTAHAN SBY)
DOSEN : IMMI FISKA
DISUSUN OLEH :
ANESWARI ENDAH A (21214183)
AZHELIA SYAFIRA (21214925)
CHINDY DEFAESTI (22214350)
METTA DEVI (26214607)
M. LUTFI . A (26214758)
RIO ASDIANGGA (29214453)
ZAIRINA RAFANI (2C214640)
UNIVERSITAS GUNADARMA
ATA 2014/2015
KATA PENGANTAR
DenganmengucapkanpujidansyukurkepadaTuhan Yang
MahaEsaatasberkatrahmatdankaruniaNya yang
diberikankepadakitasemuasebagaiumatnya.
sayadapatmenyusunmakalahiniuntukmemenuhimatakuliahPerekonomian Indonesia yang memilikisuatumuatansoft skill yang membuatkitamenjadidiri yang mandiri.
Makalah yang disusununtukmempelajarilebih detail
mengenaiperkembanganperekonomian Indonesia baik di dalamnegeridan di Dunia,
sayaberharapinformasi yang sayadapatkantidakhanyauntuksayasendirimelainkanuntuk
para pembacasebagaiilmuuntukmenambahwawasan .
Dalamkesempataninisayamengucapkanterimakasih
,semogamakalahinidapatmemberikankontribusipositifdanmemberikanmanfaatdalamhidupkitanantinya
.Dari lubukhati yang paling dalam, sangatdisadaribahwa ,makalah yang
sayabuatmasihjauhdarisempurna .
Olehsebabitulahtidakadasalahnyasayamengharapkanberbagaikritikdan saran yang membangununtuklebihbaikkedepannya.
Bekasi ,Mei
2015
Penulis
Daftar Isi
Kata pengantar
.............................................................................................................
2
Kondisi
Perekonomian Indonesia
Pada Masa
Pemerintahan SBY
......................................................................................
3
Keberhasilan SBY selama memerintah pada bidang Ekonomi ...................................
14
Kesimpulan ..................................................................................................................
16
Daftar Pustaka
..............................................................................................................
17
KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA
PEMERINTAHAN SBY
Kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang
sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian
Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi
global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi
pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan
mampu bertahan. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif
terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis
terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di
Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang
tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di
Indonesia.
Salah
satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan
pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir
membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.
Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan
makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi
dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Berikut ini
kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY dari berbagai
bidang :
1) Politik
Dalam
pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat,
meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai
Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang
secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat
wakil presiden Jusuf
Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama
Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar,
Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai
Bulan Bintang.
Kemudian
di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya
yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia.Pada periode
kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang
merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia
Bersatu dibentuk pada 21
Oktober 2004 dan
masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5
Desember 2005,
Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan
setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden
melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Pada
periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II
yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal
dari usulan partai
politik pengusul pasangan
SBY-Boediono pada Pilpres
2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP,
dan PKB)
ditambah Partai Golkar yang
bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta
kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh
Presiden SBY pada 21
Oktober 2009 dan
dilantik sehari setelahnya. Pada 19
Mei 2010,
Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober
2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II,
beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya
bergeser jabatan di dalam kabinet.
Konsep
Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY
mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan
posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakini
berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut
benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung
calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan
Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif,
pemilihanya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.
Di
Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem
kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas
untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku,
serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat
Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung,
hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara
universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.
Politik
pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin
negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan
oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku
pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi
menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik
pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi
dalam konteks internal dan konteks eksternal.
Dalam
konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan
kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan
berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles,
Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika
tipe Elucotio, dimana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang
tepat sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara di depan umum. Selain hal
tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan
legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut
tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik masyarakat itu
sendiri.
Dalam
konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek,
salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama
memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat
Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.
2) Hukum
Masalah
penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial.
Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam
maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya,
mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air,
sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan
langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga
mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait
dengan kasus intervensi beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam
pencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat
membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional
untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen
hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun
2007. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik
melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.
Kepemimpinan
SBY yang selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga
terlihat dalam beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu
kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir,
SBY mulai bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati,
istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional. Akan
tetapi ketidaktegasan pemerintah SBY juga ternyata masih ada, terutama dalam
penyelesaian kasus Soeharto yang sampai saat ini tidak ada perkembangan
selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup oleh kasus-kasus lain. Sedangkan
dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap telah bertindak benar dan
konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam sidang interpelasi DPR
untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak, maupun dalam memilih
Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya dengan beberapa partai
lain.
Pemberantasan
terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu kelebihan
pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal kompromi terhadap para pelaku
terorisme, hal ini juga didukung oleh latar belakang SBY dari jajaran militer.
Pembentukan pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti
Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Terorisme, merupakan salah satu strategi yang cukup dapat
diandalkan dalam rangka mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme dari
bumi Indonesia.
Masalah
utama yang menjadi tantangan bagi pemerintahan SBY yang sampai saat ini pun
masih dicurigai sebagai bagian dari pemerintahan Soeharto, walaupun sudah
sedikit memudar dengan beberapa tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi
tanpa tebang pilih, yaitu terkait kasus Aulia Pohan besannya. Namun kenyataan
bahwa pemerintahan SBY sampai saat ini pun belum mampu membawa kasus korupsi
Soeharto ke pengadilan, juga menunjukkan bahwa SBY yang berlatar belakang sama
dengan Soeharto, yaitu sama-sama mantan Jenderal TNI, bersuku Jawa, Islam, dan
sama-sama dalam kultur Orde Baru, ternyata belum bisa tegas dan berani.
Komitmen
terhadap pemberantasan korupsi seharusnya tidak terbatas pada kata-kata saja,
akan tetapi harus diwujudkan dalam tindakan dan perilaku yang benar. Dorongan
politik dari pemerintahan SBY sangat diperlukan untuk mendukung tindakan dari
Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam memberantas korupsi, apalagi dengan
adanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. KPK saat ini sedang menjadi target, yaitu munculnya kasus Antasari
Azhar, yang kemungkinan sebagai alat perseteruan terhadap KPK yang sepak
terjangnya mampu mengusik dan mendobrak benteng korupsi di lembaga-lembaga Negara
yang ada, baik di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintahan sampai DPR.
Tentu saja hal ini masih memerlukan pembuktian dalam persidangan yang setelah
beberapa bulan masih juga belum bisa digelar, apakah Antasari memang menjadi
otak dari kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT. Putra
Rajawali Banjaran, seperti yang dituduhkan kepadanya. Korupsi adalah tindak
kejahatan yang juga extraordinary, sehingga pemberantasan korupsi
merupakan tanggung jawab dan diperlukan kerjasama pihak eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan seluruh lembaga negara yang ada.
Ada
juga masalah lemahnya diplomasi Indonesia dalam menghadapi persoalan-persoalan
dengan negara lain baik yang menyangkut nasib warga Negara Indonesia di luar
negeri, misalnya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia, Hongkong, dan Arab
Saudi, atau masalah ancaman terhadap wilayah NKRI, masalah hubungan Indonesia
dengan Negara terdekat seperti Singapura, Australia, dan Malaysia, serta sikap
Indonesia terhadap masalah-masalah Internasional. Hubungan Indonesia dengan
Negara-negara lain, apalagi negara terdekat atau negara tetangga, merupakan
bagian yang sangat penting dalam rangka eksistensi NKRI di dalam kancah
internasional. Eksistensi NKRI dalam dunia Internasional sangat dipengaruhi oleh
kekuatan-kekuatan internal Indonesia sendiri, karena itu kekuatan diplomasi
Indonesia yang ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di
dalam Negara Indonesia.
Kasus-kasus
yang dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terus
terjadi, baik yang menyangkut tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual,
penganiayaan sampai pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenagakerjaan.
Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi
warga negara Indonesia terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan
diplomasi Indonesia dengan negara lain. Wujud komitmen Indonesia tersebut dapat
dilihat dari berbagai kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya harus
ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berani dari pemerintah.
Peningkatan daya tawar diplomatik juga harus dilakukan sehubungan dengan makin
banyaknya warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak manusiawi di
luar negeri selain tentunya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia)
misalnya dalam kasus TKI di luar negeri.
Perselisihan
antara Indonesia dengan negara tetangga yang menyangkut wilayah negara, di satu
sisi memerlukan penyelesaian secara yuridis, akan tetapi dalam kasus-kasus
tertentu seperti kasus Blok Ambalat, sekiranya lebih diperlukan tindakan
diplomatik yang kuat agar Indonesia dapat lebih melindungi diri dari ancaman
dan tantangan dari negara sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau daya tawar
Indonesia harus lebih ditingkatkan melalui korps diplomatik yang kuat dan
kompak. Apalagi Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka
membentuk dirinya menjadi negara adidaya yang didukung oleh kekuatan alam dan
sosial yang beraneka ragam. Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun
non-fisik, antara lain yang menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa
mengirimkan TKI yang berposisi sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga
penambahan anggaran untuk Alusista. Dengan demikian sisi diplomasi NKRI
merupakan bagian yang penting untuk mendapat perhatian lebih dalam rangka
pembangunan pem erintahan SBY di masa 2009-2014 mendatang.
3) Ekonomi
Pada
pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara
Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan
langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan
sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan
menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara
Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam
perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai
saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk
menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Kondisi
perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat
baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.
Bank
Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6
persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian
prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.Sementara itu,
pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada
triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17
persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah
satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan
pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir
membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.
Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan
makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi
dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Tingkat
pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif
lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata
pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%.
Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar
7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan
ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi
6,4%, angka yang mendekati target 6,6%
Kebijakan
menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005,
ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya.
Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan
APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM
tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang
merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup
dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar
adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core
inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia
(BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif.
Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP
II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat
tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004
(YoY) yang hanya 4,6%.Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap
tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku
bunga simpanan di dunia perbankan.
Ø Data
Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
Harga
|
2004
|
2009
|
Catatan
|
Minyak Mentah Dunia / barel
|
~ USD 40
|
~ USD 45
|
Harga hampir sama
|
Premium
|
Rp 1810
|
Rp 4500
|
Naik 249%
|
Minyak Solar
|
Rp 1890
|
Rp 4500
|
Naik 238%
|
Minyak Tanah
|
Rp 700
|
Rp 2500
|
Naik 370%
|
Dengan kondisi harga minyak yang
sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp
4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat
ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter
premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan
minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya
kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh
keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya
sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun
merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak
yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah
yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan
janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah
SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan
ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya
mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa
(inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah
gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh
Demokrat di bidang ekonomi.
Pertumbuhan
|
Janji Target
|
Realisasi
|
Catatan
|
2004
|
ND
|
5.1%
|
|
2005
|
5.5%
|
5.6%
|
Tercapai
|
2006
|
6.1%
|
5.5%
|
Tidak Tecapai
|
2007
|
6.7%
|
6.3%
|
Tidak Tecapai
|
2008
|
7.2%
|
6.2%
|
Tidak Tecapai
|
2009
|
7.6%
|
5.0%
|
Tidak Tecapai
|
Ø Tingkat
Inflasi 2004-2009 (Naik)
Secara
alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan
berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan
ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar
dari pertumbuhan ekonomi.
Tingkat Inflasi
|
Janji Target
|
Fakta
|
Catatan Pencapaian
|
2004
|
6.4%
|
||
2005
|
7.0%
|
17.1%
|
Gagal
|
2006
|
5.5%
|
6.6%
|
Gagal
|
2007
|
5.0%
|
6.6%
|
Gagal
|
2008
|
4.0%
|
11.1%
|
Gagal
|
Selama
4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung 6SBY tidak mampu
mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam
kampanye dan RPM yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau
4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket
dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga
barang dan jasa melebihi 200% dari target semula.
Ø Jumlah
Penduduk Miskin
Sasaran
pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target
berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6
persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada
tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5
persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada
tahun 2009.
Penduduk Miskin
|
Jumlah
|
Presentase
|
Catatan
|
2004
|
36.1 juta
|
16.6%
|
|
2005
|
35.1 juta
|
16.0%
|
Februari 2015
|
2006
|
39.3 juta
|
17.8%
|
Maret 2006
|
2007
|
37.2 juta
|
16.6%
|
Maret 2007
|
2008
|
35.0 juta
|
15.4%
|
Maet 2008
|
2009
|
8.2%
|
Koalisi
Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan
Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut
merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Koalisi terdiri
dari :
1.
Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran
2.
Perkumpulan Prakarsa
3.
Perhimpunan
Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M)
4.
Gerakan Antipemiskinan
Rakyat Indonesia
5.
Lembaga Advokasi
Pendidikan Anak Marginal
6.
Pusat Telaah dan
Informasi Regional
7.
Asosiasi pendamping
Perempuan Usaha Kecil dan
8.
Publish What You Pay
Berdasarkan
catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam
lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun.
Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392
triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per
kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala.
Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi
menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan
turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar
6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk
kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Kesimpulan
yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan.
Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan
perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi
dalam pemerintahan yang akan berjalan untukbeberapa tahun ke depan lagi.
4) Pendidikan
Pendidikan
merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya
manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY.
Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari
keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung
sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas
pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana
fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran
yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan
berkualitas.
Pemanfaatan
alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan
pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan
secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.Perbaikan
secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas
agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman,
berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka
bekerja keras.
Meneruskan
perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan
yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta
mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus
berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga
mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru
termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang
pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada
siswa, Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan
kepada guru, dosen, dan para peneliti, Memperluas penerapan dari kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja
penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.Mendorong partisipasi
masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan
tantangan jaman saat ini dan kedepan.Mengurangi kesenjangan dalam akses
pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah
maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan
perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada
rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
5) Sosial
Presiden
SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.Pada
masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan
individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat
dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.Arus urbanisasi juga
semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.Di
pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan
pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik
sehingga tidak terealisasi.
Meski
konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik
lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di
Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik.
6) Budaya
Dalam hal
pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya.
Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh
pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :
Namun di masa
ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia
adalah warisan budaya Indonesia.
B. Keberhasilan SBY selama memerintah pada
bidang Ekonomi
Saat membuka Rapat
Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di Jakarta Convention
Center, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan
mantap memaparkan 10 capaian (keberhasilan pemerintah pada tahun 2010 tersebut.
1. Ekonomi
terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Hal
ini, antara lain, tercermin dengan indeks harga saham gabungan Indonesia yang
terus membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor,
investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik.
2. Sejumlah
indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Dunia memberikan
penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan 9 negara yang
lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk
kita.
3. Stabilitas
politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Check and balances
antara pemerintah pusat, DPR dan DPRD, berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemilu
juga prinsipnya berjalan dengan lancar.
4. Pemberantasan
korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah prestasi. Begitu pula dengan
pemberantasan terorisme dan narkoba.
5. Terjaga
baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam
skala kecil.
6. Proses
perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. Hambatan
birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah mengalami
kemajuan.
7. Angka
kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak
perekonomian Indonesia. Presiden meminta pemerintah tetap cekatan dan memiliki
rencana darurat. “Meskipun, dengarkan kata-kata saya, meskipun bisa kita
turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap rawan terhadap gejolak
perekonomian dunia. Jangan terlambat kita mengantisipasinya, jangan kita tidak
punya rencana kontigensi, dan jangan pula kita tidak cekatan memecahkan masalah
bilamana dampak dari krisis global itu terjadi,” kata Presiden.
8. Beberapa
indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti
income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima tahun lalu masih
1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS, sekarang 96 miliar
hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang
tertinggi di dunia, naik 46 perssen. Pendapatan domestik bruto kita meningkat
dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia.
9. Makin
baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sedangkan Direktur Tenaga Kerja dan
Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti di Jakarta, Kamis
(7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi turun menjadi 7,6
persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan tersebut seiring dengan
membaiknya kondisi perekonomian.
10. Indonesia
makin berperan dalam hubungan internasional, makin nyata peran kita, baik dalam
mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit,
ASEAN, G8 plus, dan pemeliharan perdamaian dunia. “Kita aktif sekali dalam
menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dan juga kerja sama mengatasi perubahan
iklim,” tegas Presiden, sebagaimana dipublikasikan juga di situs resmi Presiden
SBY (presidensby.info)
Rahma Iryanti
mengatakan, kondisi ketenagakerjaan saat ini sudah menunjukkan perbaikan.
Jumlah pengangguran terbuka menurun dari 11,90 juta (11,24 persen) pada 2005
menjadi 8,96 juta (7,87 persen) pada 2009. Sementara kesempatan kerja yang
tersedia selama 2005-2009 tumbuh sebesar rata-rata 2,78 persen per tahun atau
bertambah 10,91 juta orang. Menurutnya, bertambahnya jumlah kesempatan
kerja di 2010 tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian yang menunjukkan
angka pertumbuhan di atas 6 persen pada periode 2007-2008. Masing-masing sektor
ekonomi memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda dalam hal serapan tenaga
kerja. Disebutkan, antara periode 2005-2009 sektor jasa kemasyarakatan memiliki
angka elastisitas yang paling tinggi.
Ditegaskan, sektor
yang diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang besar adalah dari
sektor industri. Karena 60,0 persen tenaga kerja Indonesia berada pada lapangan
kerja formal. Perkembangan sektor pekerja formal dari tahun ke tahun tumbuh
dengan baik. Misalnya, pada 2005 pekerja di bidang pertanian mencapai 2,9 juta,
industri 7,9 juta, dan jasa 17,8 juta orang. Sedangkan pada 2009 mengalami
perubahan pada sektor pertanian sebesar 3,2 juta, sektor industri 7,5 juta,dan
jasa 21,2 juta. “Saya cukup optimistis tahun ini kita bisa mencapai target
pengurangan jumlah pengangguran menjadi 7,6 persen,” katanya.
C. Penyebab Keberhasilan Presiden SBY
Salah satu penyebab
utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah
yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang
Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan
yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun
masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi
yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.
Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota
besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak
warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Kesimpulan yang dapat
ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa
yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan
pemerintahan SBY.
KESIMPULAN
Pada
masa pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono, terjadi banyak kemajuan di
berbagai bidang. Hal ini di karenakan kemajuan teknologi dan kebebasan
berpendapat.Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat
kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang
dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru,
memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini
dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk
pada Orde Baru tidak terlihat. Dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,
musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat.
Meski begitu, musyawara hmufaka tini dilakukan untuk kepentingan bersama.
Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah
cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.
DAFTAR PUSTAKA
